Ambil Rapor, Orang Tua Murid Wajib Setor Rp 600 Ribu
Selasa, 26 Juni 2012 – 09:56 WIB

Ambil Rapor, Orang Tua Murid Wajib Setor Rp 600 Ribu
”Mereka (siswa,red) datang kesini (sekolah,red) pada tahun 2009 itu pada saat mau ulangan waktu itu. Itu sudah saya tanyakan kepada guru-guru yang ada disini, dan pada saat si siswa ini ketemu dengan saya, juga saya tanyai dan dia mengakui bahwa dirinya sebelumnya bersekolah di SMPN 1 Sorong, dan datang kesini (SMP Ampera, red) pada saat ulangan saja waktu itu,” terang Kepsek SMP Ampera yang ditemui Radar Sorong (JPNN Group), Senin (25/6).
Dikatakan, ia sebelumnya menyampaikan kepada siswa tersebut untuk membawa raportnya saat bersekolah di SMPN 1 dulu agar pihaknya bisa menambahkan nilai kedalam raport tersebut. ”Tapi kata anak tersebut, raportnya sudah tidak ada sehingga saya sampaikan, kalau menginginkan raport yang dikeluarkan oleh sekolah, tentunya mereka harus membayar administrasi sekolah. Dan saya kasih kebijakan untuk membayar 600.000 untuk setiap raport. Itu untuk administrasi lho, bukan untuk saya,” tandasnya.
Menyikapi keberatan ortu murid tersebut, Anthonia menegaskan tetap pada kebijakannya tersebut. ”Karena ini lembaga lho, ada yayasan diatas sekolah ini sehingga semuanya ada aturan tentunya. Kalau memang beliau (orang tua murid,red) merasa keberatan, silahkan saja menemui kepala sekolah yang lama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya akan tetap pada kebijakan saya, bahkan saya bisa-bisa saja mengambil kebijakan untuk tidak akan menerbitkan raport kedua siswa ini,” tegasnya.(ans)
SORONG – Tommy L, salah seorang orang tua murid SMP Ampera Sorong merasa keberatan karena harus dibebani biaya jika ingin mengambil raport
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mendikdasmen Ungkap Pesan Penting Prabowo soal Kualitas Pendidikan Dasar
- Universitas Terbuka Luluskan 29 PMI di Korea Selatan
- Wamen Fauzan: Era Kolaborasi, Kampus Harus Bersinergi dengan Pemda
- Untar dan KSU Perkuat Kerja Sama Global Lewat Konferensi Dunia & Bertemu Presiden Taiwan
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Kemdiktisaintek Membuka Peluang Sarjana Kuliah S2 Setahun, Lanjut Doktoral