Amelia Desak SBY Tuntaskan Dualisme Kepengurusan PPRN
Selasa, 05 Februari 2013 – 00:40 WIB

Amelia Desak SBY Tuntaskan Dualisme Kepengurusan PPRN
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Amelia A Yani mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut campur dalam kisruh dualisme kepengurusan partai yang dipimpinnya. Ia menilai, adanya kepengurusan ganda di tubuh PPRN karena intervensi dari pembantu SBY, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.
Menurut Putri Pahlawan Revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani, PPRN tidak akan mengalami masalah jika patuh terhadap hukum. Makanya, ia mendesak agar SBY selaku kepala pemerintahan bersikap bijaksana terhadap kendala yang dihadapinya.
Baca Juga:
“Yang kami harapkan adalah keputusan presiden terhadap Menteri Amir Syamsudin atas tindakannya yang tidak patuh kepada hukum, atau memang presiden tidak menghendaki kami ikut Pemilu 2014 seluruh kader kami menunggu?” tegas Amelia dalam keterangan persnya di kantor DPP PPRN, Jalan Jambu, Jakarta, Senin (4/2).
Tampak hadir pengurus DPP PPRN, diantaranya, Sekjen DPP PPRN, Johan Delano, Ketua Mahkamah Partai, Edyson Linnong. Putri sulung Pahlawan Revolusi Mayjen TNI (anumerta) DI Pandjaitan Catherine Panjaitan, putra tokoh DI TII Karto Suwiryo, Sarjono Karto Suwiryo.
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Amelia A Yani mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut campur dalam kisruh
BERITA TERKAIT
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik