Amendemen UUD, Elite Golkar: Ada yang Ingin Korbankan Nama Baik Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar di MPR RI Idris Laena menyatakan tidak ingin reputasi baik Presiden Jokowi dirusak oleh segelintir orang yang punya ambisi pribadi dengan mengorbankan nama baik suami Iriana itu.
Pernyataan itu disampaikan mantan ketua tim kampanye daerah Jokowi-Maruf Amin itu terkait wacana amendemen UUD 1945 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Presiden Jokowi begitu hebat, dari wali kota naik menjadi gubernur dan akhirnya terpilih menjadi presiden dua periode, lalu hancur hanya karena bisikan dan ambisi segelintir orang," kata Idris Laena dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (6/9).
Legislator asal Riau itu juga mengingatkan bahwa kudeta pemerintahan seperti terjadi di negara Guinea bisa menjadi contoh bagi yang berambisi mengamendemen konstitusi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan.
Menurut Idris, untuk melakukan amendemen UUD 1945 pun dibutuhkan prasyarat dengan suasana kebangsaan yang kondusif. Terlebih lagi wacana mengubah konstitusi sudah pernah muncul pada 2014 yang menjadi pro dan kontra di masyarakat.
"Situasinya kurang lebih sama persis dengan apa yang terjadi saat ini," kata elite Golkar itu.
Anggota Komisi VI DPR itu juga menyebut salah satu tantangan dalam menyikapi rencana amendemen adalah menyatukan perbedaan pandangan di tengah masyarakat, baik partai politik, lembaga negara serta kelompok masyarakat.
Idris menilai sikap PDIP melalui Hasto Kristiyanto selaku sekjen yang menyatakan perpanjangan masa jabatan presiden tak sesuai amanat konstitusi merupakan pandangan tepat.
"Kalau PDIP saja tidak sependapat, bagaimana kita bisa meyakinkan partai lain dan masyarakat," ucap Idris.
Pihaknya justru khawatir perbedaan tersebut menjadi tak terkendali dan lebih parahnya malah menimbulkan gejolak di masyarakat.
Elite Golkar di MPR idris Laena bicara amendemen UUD 1945, sebut ada segelintir orang punya mabisi ingin korbankan nama baik Presiden Jokowi.
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto
- Jokowi Wariskan Masalah Birokrasi, Prabowo Harus Bertindak Lebih Berani