JPNN.com 
Amin Ak: Pemerintah Harus Berani Umumkan Pelanggar DMO CPO
Selasa, 08 Februari 2022 – 22:39 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK. Foto: Humas FPKS DPR
“Keempat perusahaan kartel mengendalikan harga dan pasokan karena merupakan pelaku usaha terintegrasi yang memiliki perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO, dan pabrik minyak goreng. Ini jelas moral hazard. Pemerintah harus berani dan tegas,” pungkas Amin.(fri/jpnn)
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS meminta pemerintah berani dan tegas mengumumkan perusahaan pelanggar ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak goreng.
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Harga Minyakita Tak Naik di Semua Daerah, Ah Masa?
- Mendag Klaim Harga Minyakita Bakal Turun Pekan Ini
- WPC dan GPA Serukan kepada Pemerintah untuk Turut Mengakhiri Polusi Plastik
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Kelapa Sawit untuk Pembangunan Berkelanjutan
- Harga Pangan Hari Ini, Bawang Merah Mulai Merangkak Naik
