JPNN.com 
Amin: Pemerintah Gagal Selesaikan Akar Masalah Minyak Goreng
jpnn.com, JAKARTA - Kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng kembali terulang.
Alih-alih menyelesaikan akar masalahnya, pemerintah hanya sibuk mengatur sisi hilir atau pemasaran akhir.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengaku heran kelangkaan minyak goreng murah kembali terulang.
Lagi-lagi masyarakat menengah bawah, terutama pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi korbannya.
Amin menilai akar masalahnya klasik yakni berkurangnya pasokan bahan baku atau crude palm oil (CPO).
Kelangkaan pasokan CPO seharusnya tidak terjadi apabila pengusaha sawit mematuhi kewajiban penyediaan domestic market obligation (DMO).
“Masyarakat berhak curiga jika pengawasan oleh pemerintah terhadap kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO 20 persen CPO tidak berjalan,” kata Amin.
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat mewajibkan pelaku usaha sawit untuk menyediakan DMO CPO sebesar 450 ribu ton per bulan, sementara kebutuhan CPO untuk minyak goreng di dalam negeri sekitar 300 ribu ton per bulan.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengaku heran kelangkaan minyak goreng murah karena Pemerintah gagal menyelesaikan akar masalahnya.
- Wamen Todotua Pasaribu Dorong Investasi Energi Terbarukan di Indonesia
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Perbaikan Jalan Dikebut Dalam Dua Pekan
- Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Salah Pilih Pemimpin dan Dewas Danantara
- Masyarakat Melayu Batam Harap Panja DPR Wujudkan Solusi Konkret
- Ingin Jadikan Batam Pusat Investasi, Komisi VI DPR Bentuk Panja
