AMM: Kesenjangan Kekayaan Harus Dihapuskan

jpnn.com - JAKARTA - Calon Presiden Konvensi Partai Demokrat Ali Masykur Musa mengatakan, gemuruh pembangunan ekonomi Indonesia tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, jika paradoks ekonomi ini tak segera ditangani bisa menjelma sebagai bom waktu yang sangat serius. 

"Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Keberhasilan pembangunan yang ditandai meningkatkanya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menyentuh sektor riil sehingga angka kemiskinan terus bertambah. Jika dikelola dengan benar, Indonesia mampu menjalankan operasional negara dan menyejahterakan masyarakat dengan kekayaan yang dimilikinya," terang Cak Ali, panggilan akrabnya.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI ini menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang dinikmati dalam satu dekade terakhir sebenarnya telah menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia dengan PDB mencapai Rp 9.084 triliun pada 2013. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Jawa dan Sumatera dengan menguasai total 82 persen PDB Indonesia, jauh meninggalkan kawasan timur Indonesia yang hanya menempati 18 persen. "Bisa diartikan besarnya kue ekonomi ini tidak dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Akibatnya, lanjut Cak Ali, untuk pertama kalinya, Gini Rasio Indonesia belum lama ini masuk di angka 0,41 yang termasuk dalam ketimpangan menengah. Juga, kesenjangan akut tampak dari penguasaan kue ekonomi, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia mencapai Rp 680 triliun setara 10,3 persen PDB Indonesia. 

Atau, jumlah kekayaan 40 orang itu setara dengan kekayaan 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa paling miskin. "Fenomena ini nyata adanya dan sangat tidak adil. Kebijakan dari pemerintah harus diubah untuk lebih berpihak kepada rakyat," tegas Ketua Umum Ikatan Sarjana NU ini.

Menghadapi kesenjangan, Cak Ali mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah tantangan pemimpin Indonesia ke depan. Indonesia memerlukan pemimpin yang mampu mengusung prinsip kesejahteraan berkeadilan dengan meningkatkan kebijakan pro poor. 

"Pemimpin kedepan harus memprioritaskan sektor pertanian dan industri sebagai lokomotif pembangunan sehingga memiliki dampak yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pegurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, subsidi kepada rakyat harus tetap dilakukan sebagai penyangga ekonomi. Namun harus dilakukan secara langsung dan tepat sasaran. Strategi inilah yang harus dikawal," tegas Capres dengan Visi Indonesia Adil, Makmur, dan ber-Martabat ini. (mas/jpnn)