Amran Bantah Jadi Aktor Suap Kemenpupera

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary membantah menjadi aktor suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
Pengacara Amran, Robinson menjelaskan perkenalannya dengan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir merupakan inisiatif dari pengusaha tersebut.
Menurut Robinson, Khoir berinisiatif mendatangi Amran yang baru saja dilantik sebagai kepala BPJN IX. Khoir perkenalkan diri sebagai kontraktor yang selama ini jadi rekanan BPJN IX.
Menurut Robinson, Amran juga pernah ditawarkan mobil Fortuner dan apartemen oleh Khoir. Namun, Amran menolak tegas tawaran itu.
"Kedua, tanggal 13 Januari 2016 sebelum OTT (operasi tangkap tangan) DWP (Damayanti Wisnu Putranti) Khoir sempat menawarkan apartemen di FX Sudirman. Namun, itu ditolak oleh Amran," kata Robinson, Kamis (25/8).
Soal isu yang berkembang yang menyebutkan ada aliran dana mengalir ke Kemenpupera, secara tegas Amran menyatakan jika dana tersebut tidak berkaitan dengan kasus yang sedang disidik oleh KPK.
"Ini telah dijelaskan oleh klien kami ke penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan dan pada saat bersaksi di sidang-sidang sebelumnya," ujar Robinson.
Ia menuturkan, dana yang disebut diterima oleh Sekjen Kemenpupera telah dijelaskan dan dikembalikan ke Amran. Menurutnya, itu ada bukti pengembalian dananya.
JAKARTA - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary membantah menjadi aktor suap proyek jalan
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD