Amrun Lapor ke Ketua Fraksi Demokrat

JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Amrun Daulay mengatakan, meski pada hari ini (3/2) dirinya tidak dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dia memastikan di hari-hari mendatang dirinya akan dimintai keterangan KPK. Politisi Partai Demokrat itu pun menyatakan siap menghadapi kemungkinan dirinya dinyatakan ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor di Departemen Sosial pada 2004 dan 2006  dan dijadikan tersangka. Amrun mengatakan, dirinya pasrah mengenai hal itu.

"Saya berserah diri kepada Allah. Dan yang tahu (ada tidaknya keterlibatan dirinya, red) ya KPK," ujar Amrun Daulay kepada JPNN, Rabu (3/2) petang. Dia mengatakan, bahwa mekanisme pengadaan sapi dan mesin jahit sudah dilakukan sesuai prosedur. Dia pun membantah jika dikatakan proyek tersebut fiktif. Mantan Sekdaprov Sumut (1997-2002) itu menjelaskan, proyek dilakukan pada 2004, yakni pengadaan 6000 mesin jahit dan bantuan 300 sapi untuk seluruh kabupaten di Indonesia, yang akan dibagikan kepada para fakir miskin. Amrun saat itu Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial, Departemen Sosial (2003-2006).

Rekanan proyek itu mendapat pekerjaan untuk melakukan impor sapi dari Australia dan mendistribusikannya ke daerah-daerah. Rekanan pula yang siap membeli sapi jika sudah gemuk. Begitu pun, untuk proyek mesin jahit, selain mengadakan, rekanan juga melakukan bimbingan dan membeli hasil jahitan. Namun diakui Amrun, suatu saat sejumlah sapi impor dari Singapura yang sudah sampai Jakarta, dijual lagi oleh rekanan. Alasan rekanan, karena ada sejumlah daerah yang belum menyiapkan kandang sapi dan makanannya.

"Setelah harga sapi di Australia turun, dibeli lagi sapi itu dan sudah dikirim ke daerah-daerah, jadi bukan proyek fiktif," ujarnya. Mengenai penunjukan langsung, dia mengatakan, hal itu dilakukan karena program bantuan ini bersifat spesifik sehingga diperlukan kebijakan khusus.