Anak Amien Rais Ingin TNI Diberi Kewenangan Perangi Teroris

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais mengaku setuju dengan gagasan tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme. Sebab, terorisme di Asia Tenggara makin berkembang dan mengancam kedaulatan negara..

"Saya sejak awal berpandangan sama dengan presiden untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme," kata Hanafi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5). 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang melontarkan keinginannya tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Jokowi -panggilan akrabnya- mendorong pelibatan TNI itu diatur dalam revisi UU Antiterorisme.

Hanafi menambahkan, UU Antiterorisme memang perlu mengatur proporsi keterlibatan TNI. Namun, katanya, wewenang TNI dan Polri tentu harus dibedakan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, ketika terorisme dianggap sebagai tindak pidana khusus maka kewenangan penindakannya ada di Polri. Tapi ketika terorisme sudah dianggap mengancam pertahanan dan kedaulatan negara seperti ‎di Filipina selatan, sambungnya, maka TNI yang harus menghadapinya.

Sebagai contoh, teror bom di Thamrin ataupun Kampung Melayu memang lebih tepat ditangani Polri. Tapi ketika teroris sudah seperti di Poso yang dikenal bermedan berat, maka TNI bisa terlibat.

Menurut dia, porsi penindakan Polri dan TNI didasarkan pada tingkat ancamannya. "Sehingga revisi UU Terorisme sebaiknya mengakomodasi semuanya," katanya. 

Untuk fungsi koordinasi, kata Hanafi, bisa saja dengan meningkatkan posisi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lembaga yang kini dipimpin Komjen Suhardi Alius itu bisa dinaikkan menjadi lembaga setingkat menteri yang tugasnya mengoordinasikan seluruh sektor terkait pemberantasan terorisme.