Anak Buah Anies Minta Anggaran Besar, DPRD Tunggu Masukan Warga soal Pembenahan RW Kumuh

Anggaran konsultan yang dalam dokumen KUA-PPAS bernama kegiatan CAP, untuk satu RW senilai Rp 556.112.773 dengan rincian biaya langsung personil Rp 475.800.000, biaya langsung tidak personil Rp 29.757.030 serta pajak 10 persen dari kegiatan satu RW.

Biaya langsung personel itu terdiri dari tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personil yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan Focus Group Discusion (FGD).

Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki rencana untuk menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022 mendatang. Dalam penataan kampung kumuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri menggunakan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yakni menggunakan konsep Community Action Plan (CAP) sebagai solusi masalah kekumuhan.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto menjelaskan ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh. Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali. Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP. Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung.

Dalam CAP akan ada kajian dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem CIP. (ant/dil/jpnn)