Anak Buah Anies: Saya Sudah Kejar Kemendagri
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengharapkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 segera diteken oleh Mendagri Tito Karnavian. Anak buah Gubernur Anies Baswedan itu mengaku memantau terus perkembangan proses evaluasi yang dilakukan Kemendagri.
"Saya sudah kejar Kemendagri. Janjinya sih besok. Pak menteri soalnya lagi di Kalimantan Timur. Verbalnya lagi jalan, sudah ada di Biro Hukum-nya, hari ini sudah di sekjen, besok pagi masuk ke menteri, mudah-mudahan diteken langsung," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Kamis.
Untuk serapan anggaran tahun 2019 yang masih 73 persen dari target 85 persen, Saefullah mengatakan hal tersebut karena pihaknya masih belum melakukan penagihan.
"Harusnya tanggal 20 Desember nagihnya. Nah dia nagih dulu masuk, nanti baru kami verifikasi, baru bayar. Nanti kalau mau cek itu valid, tanggal 31 Desember, biasanya keuangan kami balance di jam 19.00 WIB," ucap Saefullah.
Kendati hingga pertengahan Desember 2019 ini, serapan anggaran daerah belum mencapai target 85 persen, Saefullah menyatakan dirinya tetap optimistis bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Saya rasa. Lebih baiklah. Pokoknya selalu lebih baik dari tahun lalu," kata Saefullah.
Diketahui, hingga saat ini, dokumen RAPBD DKI Jakarta 2020 tersebut masih dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, proses evaluasi dokumen R-APBD diprediksi memakan waktu selama 10 hari kerja.
Prosesnya lebih cepat lima hari dari batas waktu yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemeriksaan R-APBD maksimal selama 15 hari kerja.
Anak buah Gubernur Anies Baswedan itu mengaku memantau terus perkembangan proses evaluasi yang dilakukan Kemendagri.
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan
- Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Dicopot dari Jabatan Imbas Dugaan Kasus Korupsi
- Kantor Dinas Kebudayaan DKI Digeledah Kejaksaan, Ada Kasus Apa?
- Selamat, Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M