Anak Buah Cak Imin Dorong Jokowi Marahi Menteri Tukang Ribut
jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Daniel Johan mengaku sepakat bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memanggil dan memarahi para menterinya yang gemar berpolemik di media. Sebab, menteri yang saling serang di publik menunjukkan ketidakkompakan di kabinet.
Pernyataan Daniel itu menyusul polemik antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Maritim Rizal Ramli, terkait pembangunan kilang gas dari Blok Masela. "Memang perlu dimarahi karena menterinya pada bandel, sesama menteri kok saling menyerang," kata Daniel, Kamis (3/3).
Menurutnya, persoalan itu telah menimbulkan masalah tersendiri di kabinet. Sebab, seoalah-olah kinerja para menteri diukur dari eksistensi mereka di media massa maupun media sosial.
"Masalahnya karena kinerja seakan-akan diukur dari eksisnya di media dan sosmed. Kalau bisa trending topic dan kuasai socmed (social media, red) dianggap baik," jelasnya.
Padahal, kata wakil sekretaris jenderal DPP PKB ini, kinerja yang sejati harus diukur dari pencapaian berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya dengan mengacu data dan fakta lapangan. Namun, bila ukurannya medsos maka yang terjadi bukanlah hal nyata.
"Kalau begitu (dijadikan ukuran, red) gawat, mendorong para menteri bukannya kerja keras mengejar target pemerihtahan Presiden Jokowi, tapi jadi kerja keras pencitraan di media dan sosmed," ulasnya.
Sampai-sampai, anak buah Muhaimin Iskandar di PKB itu mengungkapkan ada menteri yang di ruang kerjanya penuh dengan layar televisi dan tiap hari kerjanya hanya memantau medsos dan media online. Karena itu presiden dituntut tegas pada menterinya.
"Presiden harus tegas karena tanpa kesolidan kabinet dan ukuran kinerja yang hakiki, sulit mewujudkan nawacita yang begitu mulia. Presiden harus menegaskan bahwa ukuran kinerja adalah tupoksi para menteri untuk mencapai sasaran target pemerihtahan ini," pungkasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kru Kapal Asal Malaysia Tenggelam di Sungai Siak
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Diperpanjang Hingga 15 Januari, Rekor Terlama 2 Bulan Saja
- Irjen Sandi: Taruna Akpol Harus Jadi Agen Cooling System Pengemban Fungsi Kehumasan
- Ahli Hukum Sebut Penggugat Tanah di Daan Mogot Tak Punya Legal Standing
- Peradi Jakbar Berharap Kasus Penembakan Advokat Rudi S Gani Segera Tuntas
- Lapas Pematang Siantar Resmikan Green House Demi Program Ketahanan Pangan