Anak Buah Megawati: Menteri Jonan Tak Pantas Dipertahankan
jpnn.com - JAKARTA – Nasi sudah jadi bubur. Meski meralat keputusannya, tindakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang sempat mengeluarkan larangan operasional Go-Jek dan sejenisnya dikritik habis oleh Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.
Bahkan, mantan aktivis itu menyatakan Jonan tidak layak dipertahankan lagi oleh Presiden Joko Widodo.
“Larangan ojek dan taksi online menunjukkan Jonan tidak siap pada perkembangan zaman, tidak siap pada kemajuan teknologi dan menteri yang anti kemajuan peradaban tidak pantas dipertahankan,” tegas Adian di gedung DPR jakarta, Jumat (18/12).
Anak buah Megawati Soekarnoputri itu mengaku tidak melihat Go-Jek dan sejenisnya sebagai kejahatan yang harus dilarang. Itu karena para pengendara Go-Jek tidak mencuri, tidak merusak, apalagi melakukan korupsi.
“Mereka tidak menyakiti siapa-siapa. Justru ojek dan taksi online menjadi jawaban dari kegagalan negara memberi lapangan pekerjaan," tegas Adian.
Tindakan Jonan, membuat Adian teringkat kembali pada pemberangusan becak di era Presiden Soeharto. Lalu, mahasiswa ITB membuat ANGLING DARMA (Angkutan Lingkungan dari Masyarakat), yaitu modifikasi antara becak dan motor. Saat itu Pemerintah Soeharto segera membuat larangan dan menangkapi ANGLING DARMA dengan berbagai alasan peraturan ini itu.
“Saya kaget karena setelah 18 tahun reformasi, kini ada lagi menteri yang anti kreatifitas, anti inovasi, anti teknologi dengan semena-mena melarang ojek dan taksi on line dengan alasan sejumlah peraturan. Harusnya Jonan membuat aturan baru untuk membuka ruang bagi munculnya inovasi-inovasi dan kreatifitas lain selain ojek dan taksi online," pungkasnya.(fat/gir/jpnn)
JAKARTA – Nasi sudah jadi bubur. Meski meralat keputusannya, tindakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang sempat mengeluarkan larangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih