Anak Buah Menteri Yuddy Minta Honorer K2 Tidak Terprovokasi

jpnn.com - JAKARTA - Terkait hangatnya pemberitaan tenaga honorer kategori dua (K2) di media, Juru Bicara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Herman Suryatman memberikan keterangan.

Para tenaga honorer K2 diharapkan untuk tetap tenang karena menurutnya telah terjadi salah penafsiran. Menurutnya, MenPAN-RB konsisten memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2 tersebut. 

“Kami minta tidak terprovokasi dinamika pemberitaan di media. Pak Menteri tidak pernah mengatakan ada pembatalan, yang benar adalah saat ini dukungan anggaran belum tersedia,” kata Herman dalam keterangan persnya, Selasa (3/11).

“Tentu hal tersebut harus dibicarakan secara intensif dengan DPR karena hak budgeting kan ada di DPR, Pak Menteri konsisten memperjuangkan nasib teman-teman,” kata Herman lagi.

Menurutnya, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR, KemenPAN-RB telah melakukan rapat maraton dengan lintas instansi untuk membahas tindak lanjut penanganan tenaga honorer K2.

“Sebagai bukti komitmen kami memperhatikan nasib tenaga honorer K2, saat ini sudah tersusun road map penanganan tenaga honorer K2. Bahkan kami sudah melakukan simulasi serta akan segera melaksanakan verifikasi dan validasi yang komprehensif dengan melibatkan BPKP. Persoalannya anggaran kegiatan tersebut, serta untuk penggajiannya nanti apabila dilakukan pengangkatan, tidak teralokasi pada APBN 2016,” ungkap Herman.

Karena itu, Herman meminta, para tenaga honorer K2 untuk melihat persoalan ini secara jernih. Penanganan tenaga honorer membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat, DPR, maupun pemerintah daerah. Tidak mungkin persoalan tenaga honorer yang pelik dan berlarut-larut ini hanya dibebankan kepada KemenPAN-RB.

“Kita semua harus arif, sembari tetap mengupayakan solusi terbaik. Penanganan tenaga honorer tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya pastikan Pak MenPAN-RB sangat empati dan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer K2. Tentu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak lepas dari dukungan institusi lainnya, termasuk DPR dalam hal penganggarannya,” pungkas Herman.‎(esy/jpnn)