Anak Buah Politikus Demokrat Divonis Empat Tahun Bui
jpnn.com - jpnn.com - Terdakwa suap pemulusan anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat Suhemi dan anak buah anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Putu Sudiartana, Novianti divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Kedua terdakwa juga didenda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.
Ketua Majelis Hakim Suhariono menyatakan keduanya terbukti melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
"Menyatakan terdakwa Suhemi dan Novianti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primer," ucap membacakan amar putusan di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/1).
Hakim menyatakan perbuatan keduanya tidak sejalan dengan semangat pemerintah memberantas korupsi. Mereka berdua mencederai tatanan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Majelis sepakat dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan kedua terdakwa sebagai justice collaborator.
"Permohonan terdakwa sebagai saksi pelaku atau justice collaborator dapat dikabulkan," kata Suhariono.
Menurut hakim, keduanya bukan pelaku utama dan telah mengakui perbuatan mereka. Keduanya, lanjut hakim, juga telah mengungkap keterlibatan pelaku lain dengan bersikap kooperatif.
Suhemi mengaku menerima putusan hakim. Sedangkan Novianti menyatakan pikir-pikir. (boy/jpnn)
Terdakwa suap pemulusan anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat Suhemi dan anak buah anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- KPK Jerat 2 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi PT PP
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Jelang Nataru, Banyak Pejabat Terima Gratifikasi, KPK Bilang Begini
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK