Anak Buah Prabowo: Cabut Nobel Perdamaian Aung Suu Kyi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo menginisiasi dikeluarkannya Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Pasalnya, tindakan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dinilai sudah keterlaluan.
“Kami minta Presiden Jokowi segera mengambil tindakan tegas, tindakan Myanmar terhadap etnis Rohingga ini sudah luar biasa," ujar Andre di Jakarta, Minggu (3/9).
Selain itu, pemerintah kata Andre, juga dapat mengambil langkah dengan mengusir Duta Besar Myanmar di Indonesia dan memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Myanmar.
Menurutnya, ketika umat Islam di negara anggota ASEAN diusir dan dibunuh, maka sebagai wujud solidaritas sudah seharusnya Indonesia berada di garda terdepan mengambil langkah konkret.
“Yang dibunuh, dibantai itu adalah umat Islam. Indonesia dengan tetap memegang prinsip politik bebas aktif dan menjunjung tinggi perdamaian dunia harus mengambil perannya di depan," ucapnya.
Andre bahkan kemudian menilai tindakan Myanmar terhadap umat Islam etnis Rohingya masuk kategori tindakan terorisme. Warga diseret dan dibakar hidup-hidup, bahkan anak-anak ikut dibantai.
"Indonesia kalau perlu mengirim Pasukan Keamanan dalam payung PBB dan mendesak PBB mengeluarkan resolusi untuk menghukum Myanmar. Bisa juga melalui jalur ASEAN dan OKI," katanya.
Selain itu, Andre juga mendesak agar Nobel Perdamaian yang disematkan kepada tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi pada 1991 dicabut. Karena tidak bisa berbuat apa-apa ketika tragedi kemanusiaan terjadi di negaranya.
- Pengakuan Imigran Rohingya: Bayar Rp 32 Juta untuk Naik Kapal ke Indonesia
- Hakim Cecar Ketua Satgas Terkait Kaburnya Etnis Rohingya dari Penampungan
- Semua Imigran Rohingya Melarikan Diri dari Kamp Penampungan di Aceh Barat
- Kejari Aceh Barat: Berkas Kasus Penyelundupan Warga Rohingya Sudah P21
- Tolak Pengungsi Etnis Rohingya, Warga Aceh Barat Gelar Demo
- Mau ke Australia, Kapal Pengangkut Seratusan Warga Rohingya Terbalik di Aceh