Anak Buah Prabowo dan Senator NTB Desak DPR Buat Pansus Tambang

jpnn.com - JAKARTA – Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Elnino M Husein Mohi dan anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Dyah Ratu Ganefi sependapat bahwa DPR butuh Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami berbagai masalah pertambangan di Indonesia.

“DPR butuh Pansus untuk mengungkap karut-marut tambang di Indonesia. Kasus PT Freeport Indonesia ini, hanya pintu masuk saja, sebab ada masalah yang lebih besar dari sekadar pertemuan saat itu antara Presdir Freeport Maroef Sjamsoedin dengan Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Riza Chalid," kata Elnino, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (20/1).

Sesuai dengan konstitusi lanjutnya, DPR tidak akan pernah bisa memaksa pihak-pihak terkait memberikan keterangan kalau tidak melalui mekanisme Pansus. "Hanya Pansus yang bisa memaksa pihak-pihak terkait memberikan keterangan hingga masyarakat Indonesia bisa mengetahui duduk persoalan dan solusi yang harus diambil," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan, Fraksi Gerindra sejak awal mendukung pembentukan Pansus Freeport ini, sebab persoalan di Freeport begitu menyita perhatian masyarakat, menyusul terkuaknya peristiwa papa minta saham.

“Menurut saya, pertemuan itu soal sangat kecil. Masalah besarnya menyangkut eksistensi Freeport di Indonesia dalam perspektif manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. Juga soal pejabat negara yang bermain dengan perizinan, seperti Menteri ESDM Sudirman Said yang jauh-jauh hari sudah mengeluarkan SK perpanjangan kontrak, padahal waktu pembahasan pun belum tiba," ujar Elnino.

Karena itu, kata anggota DPR dari daerah pemilihan Gorontalo ini, orang seperti Sudirman Said harus dipanggil Pansus.

“Apa motifnya mengeluarkan SK jaminan perpanjangan kontrak lebih awal. Pasti ada hal-hal yang perlu digali dari sana. Juga pihak pihak lain yang sangat mengetahui soal Freeport," ujarnya.

Demikian juga halnya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut Elnino, biar Pansus nantinya yang menentukan karena keluarganya sempat bertemu dengan bos besar Freeport di AS beberapa waktu lalu. "Biar saja Pansus nanti yang mengurus soal ini. Perlu atau tidak JK dipanggil, itu kewenangan Pansus," sarannya.