Anak Buah Prabowo Harapkan Kangmas Jokowi Terbuka soal Virus Corona
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar Presiden Joko Widodo memprioritaskan penanganan virus corona daripada sibuk soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurut Arief, Omnibus Law UU Cipta Kerja lebih banyak mudaratnya bagi masyarakat.
"Kangmas Joko Widodo tolong urus yang paling urgen di negara kita, yaitu bahaya penyebaran virus corona. Jangan mengurusi RUU Omnibus Law yang lebih banyak mudaratnya bagi masyarakat," kata Arief, Jumat (13/3).
Anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu juga meminta pemerintah bersikap terbuka tentang sebaran virus corona di Indonesia. Menurut dia, masalah viruscorona tak perlu ditutup-tutupi.
"Kalau menyembunyikan informasi justru Kangmas (Jokowi) sudah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena tak mengumumkan daerah sumber penularan virus corona," ungkap Arief.
Aktivis buruh itu menegaskan, Presiden Jokowi justru akan menciptakan bahaya besar jika tak terbuka soal penyebaran virus corona di Indonesia. Sebab jika kelak dunia internasional mengetahui penyebaran virus corona di Indonesia tak terkendali, tak akan ada negara lain yang mau menerima WNI.
"Begitu negara-negara luar akan mengeluarkan travel warning ke Indonesia serta mengevakuasi warga negaranya dari Indonesia. Nah kalau sudah begitu bisa repot dan makin hancur ekonomi Indonesia," katanya.
Karena itu Arief mengingatkan Presiden Jokowi bertindak tepat dalam menghadapi penyebaran coronavirus. "Semoga Kangmas Jokowi menyadarinya, akibat info virus corona yang simpang siur sudah berakibat keluarnya modal asing secara besar-besaran dari pasar bursa saham Indonesia dan rupiah makin terpuruk," kata ketua Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu.(boy/jpnn)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar Presiden Joko Widodo memprioritaskan penanganan virus corona daripada sibuk soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Redaktur & Reporter : Boy
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi