Anak Buah Prabowo: Langkah Jokowi Merendahkan Budaya dan Bahasa Indonesia

jpnn.com - JAKARTA-Langkah Presiden Joko Widodo menghapus persyaratan wajib mahir berbahasa Indonesia bagi para tenaga kerja asing (TKA) yang akan mengais rezeki di tanah air dinilai tak tepat.
Politikus Partai Gerindra, Roberto Rouw, menyebut langkah Jokowi tak sesuai konsep Trisakti Bung Karno yang selama ini digadang-gadang sang presiden.
"Terutama pada point berkepribadian dalam budaya," kata Roberto di Jakarta, Sabtu (22/8).
Seperti diketahui, Pemerintah telah menghapus persyaratan wajib berbahasa Indonesia bagi para TKA. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Permenaker itu menggantikan Permenakertrans nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah ketenagakerjaan itu melihat, penghapusan terkesan merendahkan bangsa Indonesia.
Karenanya, Roberth berharap pemerintah bisa merevisi kembali peraturan-peraturan yang justru merugikan bangsa Indonesia dari segala sisi, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
"Bukan hanya tak sesuai dengan konsep Trisakti Bung Karno, tetapi juga merendahkan budaya dan bahasa Indonesia di negara sendiri," jelas Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra tersebut
JAKARTA-Langkah Presiden Joko Widodo menghapus persyaratan wajib mahir berbahasa Indonesia bagi para tenaga kerja asing (TKA) yang akan mengais rezeki
- BMKG Meminta Warga Waspada Banjir Rob di 17 Wilayah di Indonesia, Catat Daerahnya
- 5 Berita Terpopuler: Pengumuman Seleksi PPPK Muncul, Info BKN Bikin Degdegan, Ada soal Gaji Paruh Waktu
- Sido Muncul Gelontorkan Rp 260 Juta untuk Operasi 40 Pasien Anak Bibir Sumbing
- Sosok Aspri Wamen Bima Arya Jadi Sorotan, Ternyata…
- Kapan PPPK 2024 Tahap 1 Mulai Bekerja? Jangan Kaget ya
- Wisnu Bawa Tenaya: PHDI Sudah Terima SK AHU dari Kementerian Hukum