Anak Buah Prabowo Minta Kopassus Jangan Main ke Kafe
jpnn.com - JOGJAKARTA - Munculnya sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan pasukan elite sekelas Kopassus harus menjadi perhatian serius dari para petinggi TNI.
Bagaimanapun komandan masing-masing satuan seharusnya bertanggung jawab mengatur prajuritnya. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR bidang politik hukum dan keamanan, Fadli Zon di Jogjakarta, Jumat (5/6) malam.
Setidaknya, dua kasus yang menyita perhatian publik baru-baru ini adalah penyerangan ke Lapas Cebongan dan perkelahian dengan pasukan TNI Angkatan Udara (AU) di sebuah kafe di Sukoharjo, Jawa Tengah. Keduanya melibatkan pasukan elite TNI AD, Kopassus. Bahkan kasus yang terakhir menewaskan anggota TNI AU.
Menurut Fadli, Kopassus sebagai pasukan elite memang menjalani pelatihan yang berbeda dari satuan lain di matranya. Terutama untuk melakukan tindakan-tindakan yang drastis. "Namanya saja pasukan elite," kata Fadli.
Nah, persoalannya menurut anak buah Letjen Purnawirawan TNI Prabowo Subianto ini, adalah bagaimana memaintance para pasukan yang elite seperti Kopassus. Bahkan, dia mengibaratkan pasukan elite ini seperti Harimau.
"Jadi ini tanggungjawab dari para komandannya juga, karena ini seperti memelihara Harimau. Kalau dia tidak dikasih makan ya bisa ganas. Tapi mereka juga harus ada koridornya juga dimana (harus ganas)," jelasnya.
Karena itu Fadli meminta seharusnya pasukan elite jangan lagi berada dalam lingkungan yang bukan pada tempatnya, seperti kafe dan tempat-tempat hiburan malam lainnya.
"Jadi mestinya mereka yang ada di pasukan elite seperti (Kopassus) ini janganlah ada di dalam lingkaran hiburan malam, kafe-kafe karena itu akan punya dampak yang negatif," pintanya.
JOGJAKARTA - Munculnya sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan pasukan elite sekelas Kopassus harus menjadi perhatian serius dari para petinggi
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak