Anak Buah Prabowo Nilai Jokowi Cuma Tambal Sulam
jpnn.com - JAKARTA - Wakil ketua DPR Fadli Zon menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merombak Kabinet Kerja dengan mengganti 5 menteri dan satu pejabat setingkat menteri dinilai terlambat. Menurutnya itu adalah kebijakan yang tanggung dan serba tambal sulam.
Demikian disampaikan Wakil ketua DPR, Fadli Zon, menanggapi rashuffle kabinet hari ini, Rabu (12/8). Menurutnya, reshuffle memang hak prerogratif Presiden, tapi seharusnya dilakukan sebelum perekonomian merosot tajam.
"Seharusnya ini dilakukan beberapa waktu pada sejumlah menteri yang disoroti di bidang ekonomi. Dari nama-nama (menteri baru) ini memang banyak yang dianggap punya potensi, punya pengalaman, tetapi reshuffle ini sangat tanggung sebenarnya. Serba tambal sulam saya lihat," kata Fadli Zon di gedung DPR Jakarta, Rabu (12/8).
Penilaian tersebut bukan tanpa alasan. Fadli menyebut posisi kementerian yang dirombak adalah posisi menteri koordinator, bukan yang mengurusi kebijakan teknis. Padahal persoalan ekonomi menurutnya terjadi di kementerian teknis.
Fadli mencontohkan pada Kementerian Perhubungan, kebijakan menteri dinilainya sedikit menghambat pelaku usaha di tengah sulitnya perekonomian nasional. Kemudian Menkeu, kebijakannya menaikkan pajak dianggap memberatkan subyek pajak.
"Menpora, yang juga telah membuat kekisruhan pesepakbolaan. Ini adalah contoh, sepakbola bagian dari gerak ekonomi rakyat, selain hiburan, ekonomi juga ada di situ. Ini mengganggu stimulus," jelasnya.
Kemudian Kementerian ESDM, menurut Fadli tidak kelihatan prestasinya dalam meningkatkan lifting minyak dan gas, bahkan cenderung melakukan liberalisasi harga BBM yang mempersulit rakyat.
"Jadi saya lihat, yang terkait dengan situasi ekonomi sekarang itu tidak diganti, jadi sangat tanggung reshufflenya itu. Begitu juga dari segi politik, hukum, misalnya di hukum masih dipertahankan saudara Yasonna Laoly menunjukkan bahwa pemerintahan ini ingin menjaga kegaduhan politik," tuturnya.
JAKARTA - Wakil ketua DPR Fadli Zon menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merombak Kabinet Kerja dengan mengganti 5 menteri dan satu
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan