Anak Buah Prabowo: Pengangkatan Honorer K2 Janji Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi diingatkan jangan berlama-lama menggantung nasib honorer kategori dua (K2).
Karena Yuddy sebelumnya telah berjanji akan mengangkat sekitar 440 ribu honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain itu, pengangkatan para honorer juga merupakan janji dari Presiden Joko Widodo saat masa kampanye pemilihan presiden 2014 lalu.
"Komisi II DPR tetap minta Menpan selesaikan masalah honorer dengan cara cari terobosan dan yakinkan presiden serta ingatkan presiden. Karena ini janji presiden," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, Senin (1/2).
Ketua Bidang Politik DPP Partai Gerindra ini mengemukakan pendapatnya, karena honorer K2 telah memberikan pengabdian cukup lama. Sebab itu sangat layak diangkat menjadi PNS.
"Dari pada pemerintah mengangkat CPNS baru, lebih baik honorer K2 diprioritaskan dulu," ujar Riza.
Selain persoalan honorer, Riza menilai saat ini juga masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan KemenpanRB. Antara lain masalah CPNS yang sudah mendapatkan nomor induk pegawai (NIP), namun belum memeroleh surat keputusan (SK) pengangkatan selama bertahun-tahun.
"Ini terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Persoalan ini harus lebih diseriusi, sehingga bisa terselesaikan dengan baik," ujar Riza.(gir/jpnn)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi diingatkan jangan berlama-lama menggantung nasib
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Wujudkan Pemerataan Listrik, PLN UIP MPA Capai Milestone Penting di Proyek Tobelo GEPP
- Ali Nurdin Sebut Komjen Ahmad Dofiri Sebagai Sosok Berintegritas, Cocok jadi Wakapolri
- Mendes Yandri Meminta Desa se-Kabupaten Serang untuk Bekerja Keras
- Menteri Nusron Ungkap 60 Persen Konflik Lahan Libatkan Oknum ATR/BPN
- KAI Properti Hadirkan Sentuhan Heritage dalam Beautifikasi Stasiun Yogyakarta
- Hakim Pertanyakan Kerugian Negara dalam Kasus PT Timah, Ada yang Tidak Dihitung?