Anak Buah Prabowo Samakan Vaksin Palsu dengan Genosida
![Anak Buah Prabowo Samakan Vaksin Palsu dengan Genosida](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/watermark/20160715_220604/220604_61412_Vaksin_Palsu.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan, Roberth Rouw menyatakan, peredaran vaksin palsu sudah sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, jika peredaran vaksin palsu tidak secepatnya dihentikan berarti negara membiarkan pemusnahan generasi mendatang secara sistematis.
"Temuan vaksin palsu yang diungkap menteri kesehatan kemarin baru sebagian. Berarti masih ada yang lainnya. Kalau tak cepat diungkap, ditindak dan dihentikan, sama dengan pembiaran terhadap pratik genosida," kata Roberth di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (15/7).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua itu pun mendesak Polri bekerja cepat mengungkap kasus vaksin palsu dan menghentikan peredarannya. "Polri harus sesegera mungkin mengusutnya dan menyiapkan pasal berlapis bagi siapa pun yang terlibat dengan peredaran vaksin palsu ini," pinta politikus Partai Gerindra ini.
Selain itu, dia juga mendesak menteri kesehatan untuk memerintahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar melakukan pemeriksaan langsung terhadap vaksin yang ada di seluruh rumah sakit milik pemerintah dan fasilitas kesehatan swasta. Pasalnya, anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu peredaran vaksin palsu sudah meluas.
"Saya yakin vaksin palsu tidak hanya beredar di sembilan provinsi sebagaimana yang diungkap Menkes. BPOM harus sesegera mungkin memeriksa 24 provinsi lainnya untuk memastikan kondisi riil yang terjadi," ujarnya.
Hal yang juga tidak kalah penting, imbuhnya, negara harus memastikan tindakan penyelamatan yang harus diambil agar jutaan bayi yang telah divaksinasi palsu bisa diselamatan. "Jadi saya meminta agar pemerintah tidak menyederhanakan masalah vaksin palsu ini, sebab telah menyangkut kualitas generasi berikutnya," pungkas Roberth.(fas/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polri Buka Pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama hingga 6 Maret 2025
- BI Bakal Kucurkan Likuiditas Senilai Rp 80 Triliun Demi Program 3 Juta Rumah
- Surat Berharga Tak Kunjung Diserahkan Penyidik Bareskrim, Poltak Mengadu ke Propam
- DPR Minta Dugaan Pencemaran oleh Tambang Emas Milik BRMS Diselidiki
- Istri Polisi Tersangka Penipuan Ponzi, Sahroni Minta Suami Wike Juga Diperiksa
- Komisi XII Tinjau Ketersediaan Stok Elpiji 3 Kg di Kembangan