Anak Buah Prabowo: Tak Usah Malu Akui Kecolongan Beras Plastik

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo dan jajarannya tidak perlu malu mengaku kecolongan dalam kasus beras plastik. Politikus Gerindra itu menyebut ada keganjilan dalam kasus beras plastik yang disebut dari luar negeri, sementara selama ini pemerintah mengklaim menutup impor beras.
"Saya pikir (pemerintah) tidak usah malu kalau kecolongan. Yang paling penting ke depannya mau diapain kasus ini," kata Edhy di ruang Fraksi Gerindra DPR, Jakarta, Jumat (22/5).
Edhy pun meminta pihak terkait segera mengecek kembali produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani dalam negeri. Hal itu penting untuk memastikan produk itu benar-benar bersih dari bahan berbahaya.
"Kita gak usah menuduh itu muncul dari negara lain, mungkin saja itu muncul dari sekelompok orang yang sengaja membuat gaduh karena kita tidak menginginkan adanya impor beras. Jangan-jangan ada yang sengaja bikin gaduh," jelasnya.
Karenanya dia meminta ketegasan pemerintah dan aparat hukum untuk menindak pelaku yang berkaitan dengan peredaran beras plastik. Sebab, bahan yang digunakan sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian.
"Jangan saling menyalahkan dulu, kepolisan, TNI dan Kementerian Perdanganan dan Kementerian Pertanian harus turun tangan. Jangan menyalahkan pihak-pihak lain dahulu. Kami hari Selasa akan memanggil Mentan, diharapkan akan dapat jawaban-jawaban yang ingin ditanyakan," tandas anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo dan jajarannya tidak perlu malu mengaku kecolongan dalam kasus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2029, Cak Imin: Tergesa-Gesa Amat, Sih
- Kanang Tekankan Peran Vital PJT I dan II Dukung Swasembada Pangan hingga IKN
- Connie Serahkan Dokumen Rusia ke DPP PDIP, Isinya Berkas & Diska Lepas
- Temukan Pangan Olahan Mengandung Babi, BPOM dan BPJPH Diapresiasi
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua
- Pengurus DPP Partai Hanura Akan Dikukuhkan, Benny Rhamdani: Kami Undang Presiden Hingga Kepala Daerah