Anak Buah SBY Anggap Pemerintahan Jokowi Jauhi Transparansi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak transparan dan mengabaikan prinsip good governance atau asas pemerintahan yang baik. Alasan Herman, berbagai langkah Jokowi seperti penggabungan dan penghapusan kementerian, peluncuran berbagai kartu serta menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)  tanpa konsultasi dengan DPR dan penjelasan kepada publik.

"Ini adalah bukti Presiden Jokowi tidak menjalankan prinsip good governance," kata Herman di Jakarta, Minggu (23/11).

Herman menambahkan, sepanjang program Jokowi pro-rakyat tentu banyak pihak yang mendukungnya. Namun, Herman juga mengingatkan pentingnya menempuh mekanismenya sesuai aturan serta bertindak transparan dan akuntabel supaya tidak jadi persoalan di kemudian hari. "Termasuk dalam menjalankan hak prerogatif presiden," ujarnya.

Selain itu Herman juga juga mengkritik program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera yang kini dikenal dengan sebutan Kartu Sakti Jokowi itu. Pasalnya, program kartu sakti itu belum dijelaskan secara komprehensif, termasuk tentang asal dananya dan tujuannya.

"Bagaimana dengan pengadaan jutaan kartu, dari mana anggaran pembuatan kartunya? Apakah sebagai konpensasi kenaikan harga BBM atau melanjutkan program pemerintahan sebelumnya? Semua ini harus dijelaskan kepada publik," tegasnya.

Yang juga membuat Herman heran adalah keputusan Jokowi menaikkan harga BBM subsidi. Sebab, kata Herman, pemilihan waktu untuk menaikkan harga BBM subsidi jelas tak tepat.

“Rakyat belum siap karena sebelumnya terjadi kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar gas. Kesannya kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan multi-dampak yang ditimbulkannya. Sudah dapat dipastikan seluruh harga-harga akan naik dan dipastikan juga akan menurunkan daya beli masyarakat,” ujar anak buah Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat itu.(fas/jpn)