Anak Buah SBY: Lihat, Apakah TNI - Polri, ASN, BIN Netral?
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman meminta seluruh institusi negara, terutama penjaga demokrasi, untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
Menurut Benny, proses demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika TNI/Polri, aparatur sipil negara (ASN) dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral.
"Coba lihat, apakah TNI/Polri, ASN, BIN netral? Saya lebih banyak cemasnya. Makanya perlu diingatkan, penegak hukum wajib menegakkan hukum secara otonom. Kalau memang salah, ada manipulasi pelanggaran hukum, ya diproses. Tidak boleh memilih," ujar Benny pada diskusi bertajuk 'Keamanan Pilpres 2019: Optimisme Atau Kekhawatiran?' yang digelar Seknas Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12).
Benny lebih lanjut mengatakan, media massa juga penting menjaga netralitas. Jika tidak, rakyat akan memilih jalannya.
"Kembangkanlah opini yang menyejukkan publik. Jangan sampai jurnalis, pemilik media jadi bagian tim sukses pasangan calon tertentu. Kemudian, penyelenggara pemilu juga harus sungguh-sungguh menjaga netralitas," ucapnya.
Terkait data pemilih, Benny menilai penting didata sebaik mungkin agar akurasi daftar pemilih tetap (DPT) benar-benar terjamin. Jangan sampai permasalahan terkait pemilih dibiarkan berlarut-larut.
"DPT siluman, hentikan praktik semacam itu. Apakah hantu DPT, hantu TPS atau hantu C6, saya tidak tahu. Di daerah, ada anggota KPU menjadi tim sukses. Bagaimana mengawasi itu, saya kira ini penting menjadi perhatian," pungkas Benny. (gir/jpnn)
Politikus Partai Demokrat Benny K Harman berharap seluruh institusi negara menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Anggap Pemecatan Ipda Rudy Tak Masuk Akal, Benny Komisi III Singgung Motif Pembalasan
- Anggota Komisi III DPR Minta Kapolri Ambil Langkah soal Kematian Afif Maulana di Padang
- Tips agar Petugas KPPS Pemilu 2024 Tetap Sehat, Peristiwa Tragis 2019 Jangan Terulang
- Benny K Harman Usir Wamenkum HAM Eddy Hiariej dari Raker di Senayan
- Pengamat: Aparat Desa Didanai APBN, Tak Boleh Memihak Capres
- Pencopotan Baliho Ganjar Cederai Demokrasi, TPN Buka Pos Pengaduan