Anak Buah SBY Nilai Ada yang Tak Konsisten soal Pansus Jiwasraya
Selasa, 28 Januari 2020 – 20:28 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Irwan Fecho mengatakan pembentukan Pansus Jiwasraya untuk mengungkap skandal di BUMN persasuransian tersebut merupakan langkah politik yang konstitusional.
“Itu artinya Pansus Century hanya buat kegaduhan saja kemarin. Bamsoet itu kan paling vokal ketika Pansus Century, berarti pernyataan dia itu inkonsistensi selama ini. Saya pikir sebagai pimpinan MPR dan parpol harus jelas berintegritas,” kata Irwan ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (28/1).
Hal itu disampaikan Irwan, merespons pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang sebelumnya mengatakan pembentukan Pansus Jiwasraya dihindari untuk mengurangi kegaduhan yang tidak perlu.
“Pansus itu jelas dalam undang-undang merupakan cara yang konstitusional untuk menghadirkan pemerintahan yang demokratis, termasuk di kasus Jiwasraya. Kalau kegaduhan, memangnya dijamin pansus ini tidak terjadi kemudian kegaduhan terkait Jiwasraya tidak akan muncul," lanjut legislator asal Kalimantan Timur ini.
Soal anggapan bahwa Pansus Jiwasraya rawan dipolitisasi, anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di partai berlambang bintang mercy ini menyatakan bahwa DPR memang lembaga politik. Pansus sebagai alat kelengkapan sementara dewan juga dapat mencari bukti hukum dalam persoalan gagal bayar sekitar Rp12 triliun tersebut.
"Ini kan lembaga politik, tetapi kan nanti penyalahgunaan dana Jiwasraya semua bisa dibuktikan. Transparan saja kepada masyakarat," jawab Irwan.
Pihaknya bisa memahami bila yang mengatakan Pansus Jiwasraya hanya bikin gaduh disampaikan bukan oleh anggota dewan. Namun ketika pernyataan itu keluar dari seorang wakil rakyat yang pernah menjadi inisiator pansus, itu sebuah inkonsistensi sikap.
Irwan Fecho mengatakan pembentukan Pansus Jiwasraya untuk mengungkap skandal di BUMN persasuransian tersebut merupakan langkah politik yang konstitusional.
BERITA TERKAIT
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online