Anak Buah SBY: PDIP Belum Siap Mengelola Negara
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon merespons pembelaan Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun atas tudingan Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal netralitas aparat.
Jansen menilai jawaban Komarudin atas kritikan SBY soal oknum aparat yang tidak netral di pilkada serentak ngawur. Menurut Jansen, hal ini mencerminkan PDI Perjuangan tidak siap mengelola negara.
"Tidak siap jadi partai yang ngelola negara memang PDIP ini. Menjelaskan persoalan netralitas saja jawabannya lari ke mana-mana. Kritik substansial terkait persoalan netralitas malah jawaban Komarudin tidak nyambung, out of context," kata Jansen, Minggu (24/6).
Dia mengatakan, menceritakan fakta yang terjadi adalah sikap tegas, bukan meminta belas kasihan apalagi playing victim. Sebagai wakil dari partai penguasa, kata dia, harusnya Komaruddin menjawab aparatur negara ini sudah netral belum di pilkada ini.
Bukan malah menjawab ngalor-ngidul lari dari persoalan pokok. "Kalau benar sudah netral, tunjukkan buktinya. Itu yang penting dan ingin didengar publik," ungkap politikus berlatar belakang pengacara itu.
Menurut Jansen, yang disampaikan SBY itu sepenuhnya fakta yang didengar dan disampaikan langsung ke Presiden RI Keenam tersebut.
"Dan publik juga sudah paham kok, DNA politik Pak SBY ini selalu bicara terukur dan hati-hati. Tidak pernah tanpa data berbicara ke publik," katanya.
Dia menegaskan SBY sebagai mantan Presiden dan 30 tahun jadi tentara sampai Menkopolhukam, dan lainnya pasti semua ada data dan informasinya. "Bukan ujug-ujug bicara ke Publik," tegas Jansen.
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon merespons pembelaan Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun terkait netralitas aparat negara
- Survei Polling Institute: PDI-P Berpotensi Keok di Jabar XI
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral