Anak Buah Surya Paloh Tolak Rencana DPR Bentuk Tim Pengawas Intelijen
jpnn.com - JAKARTA - Komisi I DPR yang membidangi pertahanan tengah menyiapkan pembentukan tim pengawas intelijen negara. Langkah itu sebagai pelaksanaan amanat UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Nantinya, tim pengawas intelijen itu akan dibentuk dengan peraturan DPR.
Namun, rencana pembentukan tim itu mendapat penolakan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). Menurut Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Victor Laiskodat, keberadaan intelijen negara tak perlu diawasi oleh wakil rakyat.
"Saya rasa gak perlu pengawasan yang banyak. BIN gak perlu diawasi. Namannya intelijen mengapa diawasi. Kalau BIN ya gak bisa diawasi. Presiden yang mengawasi," katanya di DPR, Senin (15/6).
Karena itu anak buah Surya Paloh di NasDem itu menganggap rencana pembentukan tim pengawas intelijen tidak diperlukan. Sebab, hal itu akan membuat bingung Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Viktor juga mengingatkan, andai nantinya tim pengawas intelijen dibentuk maka Komisi I DPR juga akan kehilangan salah satu fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya. Sebab, BIN merupakan mitra kerja Komisi I DPR.
"Kalau DPR sudah membentuk lembaga pengawas (lagi) apa urusannya Komisi I? Kan BIN itu mitra kerjanya komisi I, ditugaskan untuk melakukan pembahasan kerja. Membahas segala aspek intelijen. Ya di Komisi I, jadi nggak perlu badan yang lain," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Komisi I DPR yang membidangi pertahanan tengah menyiapkan pembentukan tim pengawas intelijen negara. Langkah itu sebagai pelaksanaan amanat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DKPP Periksa Ketua-Anggota KPU, Ini Perkaranya
- Menyikapi Pernyataan Effendi, Guntur Romli Yakin Status Tersangka Hasto Sebagai Orderan Politik
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi