Anak Ketum Golkar Diduga Pakai Fasilitas Negara Saat Kampanye, Bawaslu Bereaksi Begini
jpnn.com, BOGOR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menelusuri dugaan pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas negara yang dilakukan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golkar Ravindra Airlangga.
Koordinator Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan bahwa secara aturan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dilarang.
Meski begitu, hingga kini Bawaslu belum mengeluarkan keputusan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ravindra yang merupakan putra Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Kami dan teman-teman Bawaslu masih membahas dan mengumpulkan informasi awal," ujar Burhan dikutip dari Antara, Jumat (8/12).
Menurut dia, Bawaslu segera melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak terkait, termasuk pejabat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor karena dugaan pelanggaran terjadi di kantor instansi pemerintah itu.
"Bisa kami undang (pejabat Distanhorbun) ke sini atau kami yang datang ke sana," kata dia.
Ravindra diduga melakukan pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas negara saat membagikan alat-alat pertanian di Kantor Distanhorbun Kabupaten Bogor pada Kamis (7/12).
Pada mesin traktor yang berasal dari bantuan Kementerian Pertanian RI yang dibagikan Ravindra ditempeli stiker bergambar dan nama dirinya lengkap dengan logo Partai Golkar menyerupai kertas suara. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Bawaslu Bogor menangani dugaan pemakaian fasilitas negara untuk kampanye oleh anak Ketua Umum Golkar.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Menjelang Pemungutan Suara, Bawaslu Minta Pengawas Pilkada 2024 Bikin LHP Secara Detail
- Herwyn Minta Pengawas Pemilu Terus Tingkatkan Kapasitas SDM untuk Perkuat Kerja Bawaslu
- Jadi Dosen Tamu di UI, Ketua Bawaslu Ungkap Persoalan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu
- Anggota Bawaslu Puadi Beberkan Upaya Memitigasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2024
- Bawaslu: Pendidikan Politik Penting untuk Hindari Masyarakat dari Polarisasi
- Bawaslu: Calon Wali Kota Palopo Trisal Tahir Gunakan Ijazah Palsu