Anak Tak Bisa Masuk SMP Negeri, Orang Tua Mengadu ke DPRD
Ketua Fraksi PDIP sekaligus Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menerangkan, masih ada warga yang belum mendapatkan sekolah bagi anaknya. Mereka meminta bantuan ke pemkot maupun dewan.
"Kalau tidak bisa diterima di negeri, kan akhirnya ke swasta. Masalahnya, mereka (wali murid, Red) tidak mau swasta," ujar Whisnu seusai rapat paripurna.
Fakta di lapangan, sekolah-sekolah negeri menerima murid lebih banyak daripada biasanya.
Imbasnya, swasta kekurangan murid. Tahun lalu SMPN hanya menerima belasan siswa mitra warga.
Namun, tahun ini beberapa SMPN menerima siswa tak mampu lebih dari 100 orang.
Sementara itu, kuota reguler bagi yang mampu tidak dikurangi. Alhasil, murid SMPN negeri bakal berjubel.
Namun, Whisnu menganggap hal tersebut bukan salah pemkot. Menurut dia, mitra warga merupakan komitmen pemkot.
Akan dipertahankan. Hal tersebut membuat wali murid yang anaknya dulu tidak bisa bersekolah negeri yang dekat rumahnya kini mendapatkan kesempatan itu.
Sejumlah siswa hingga hari pertama sekolah belum diterima di mana pun sehingga orang tua meminta bantuan DPRD.
- Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB
- Aktivis Pendidikan di Bandung Diduga Lakukan Pungli PPDB SMA 2024
- DPR Apresiasi Kinerja PPDB dan Merdeka Belajar di Jateng
- PPDB Kota Bogor Kondusif, Kinerja Disdik Diapresiasi
- Dampak Zonasi PPDB: Sekolah Swasta Terkikis dan Terpinggirkan
- Pj Gubernur Jabar Mengaku Dicibir Kerabatnya Gegara Tolak Titipan Saudara saat PPDB