Anak Tak Bisa Masuk SMP Negeri, Orang Tua Mengadu ke DPRD
"Syukur-syukur akan kami tambah (kuota mitra warga)," ujar alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember tersebut.
Selain itu, penambahan SMP negeri baru, menurut Whisnu, tidak berpengaruh pada penerimaan siswa SMP swasta.
Dia menerangkan, lulusan SD Surabaya berasal dari 460 sekolah. Sementara itu, SMPN di Surabaya hanya 62 sekolah.
Dia menerangkan, biaya sekolah bagi siswa mitra warga ditanggung 100 persen oleh pemkot. Buku seragam dan keperluan lain juga ditanggung.
Dia tidak yakin swasta mampu membiayai itu semua. ''Mitra warga itu kan tidak bayar. Itu disepakati. Gelem gak swasta kita berikan semua yang tidak bayar," ujar Whisnu.
Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menyesalkan sikap Ketua Komisi D DPRD Agustin Poliana.
Dia menilai, Agustin telah mengabaikan permasalahan SMP swasta yang saat ini kekurangan murid.
"Kami kecewa," ujar Erwin.
Sejumlah siswa hingga hari pertama sekolah belum diterima di mana pun sehingga orang tua meminta bantuan DPRD.
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Kebijakan PPDB, Tetap Sistem Zonasi?
- Gibran Bercerita tentang Suratnya yang Tidak Direspons Menteri
- Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB
- Aktivis Pendidikan di Bandung Diduga Lakukan Pungli PPDB SMA 2024
- DPR Apresiasi Kinerja PPDB dan Merdeka Belajar di Jateng
- PPDB Kota Bogor Kondusif, Kinerja Disdik Diapresiasi