Analis Politik: Sikap dan Posisi Politik Pak Jokowi Sudah tepat
jpnn.com, JAKARTA - Wacana penambahan masa jabatan presiden melalui amendemen konstitusi merupakan ide ngawur dan a-historis. Pengalaman pahit di bawah rezim orde lama dan orde baru sudah lebih dari cukup untuk tidak bermain-main dengan wacana semacam ini.
“Prinsip dasarnya kekuasaan itu harus dibatasi dan diawasi karena kekuasaan punya kecenderungan menyeleweng dan menyimpang. Pengawasan dan pembatasan adalah harga mati jika kita tidak ingin masuk ke dalam lubang yang sama "rezim otoriter" masa lalu,” kata Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting kepada wartawan, Rabu (4/12).
Menurut Pangi, Presiden Jokowi sudah menjelaskan soal sikap politik dan posisinya secara tegas dan jujur bahwa beliau menolak dengan keras ide ini, wacana presiden tiga periode.
“Beliau (Jokowi, red) tampak tidak happy dengan elite yang cari muka. Saya pikir, sikap dan posisi politik pak Jokowi sudah tepat, sikap politiknya yang secara terbuka menolak keras wacana penambahan masa jabatan presiden, bahkan amendemen kelima pun akan beliau tolak karena berpotensi merembes ke pasal-pasal lain yang tidak mencerminkan jati diri bangsa sebagai bangsa demokratis seperti pemilihan presiden via MPR, penambahan masa jabatan presiden dan seterusnya,” kata Pangi.
Oleh karena itu, Pangi menganggap wajar jika pak Jokowi sedikit meradang, karena pak Jokowi paling dirugikan dengan mencuatnya wacana ini.
Menurutnya, Presiden tidak cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan resmi, namun juga harus mengonsolidasi kekuatan politik di bawah koalisi pemerintahan.
“Jika tidak, sikap presiden akan cenderung dianggap tidak konsisten dan menyimpan motif tertentu,” katanya.
Lebih lanjut, Pangi menilai ide penambahan masa jabatan presiden tidak punya urgensi sama sekali. Usulan ini adalah upaya "cari muka" dari pendukung di lingkaran (inner circle) presiden untuk mencari perhatian. Namun di sisi lain ulah politisi "caper" ini telah menampar muka dan mempermalukan presiden Jokowi.
Prinsip dasarnya kekuasaan itu harus dibatasi dan diawasi karena kekuasaan punya kecenderungan menyeleweng dan menyimpang.
- Mahyeldi Diinginkan Lagi Jadi Gubernur Sumbar versi Survei Voxpol
- Jimly Asshiddiqie Bicara Pentingnya Penataan Kembali Kelembagaan MPR, DPR, dan DPD
- Megawati: Saya Sama Presiden Baik-Baik Saja, Emang Kenapa?
- Said Abdullah PDIP Dorong Penguatan Peran MPR Lewat Amendemen UUD 1945
- Urgensi Amendemen UUD 1945
- Buka Media Gathering, Fadel Muhammad Sebut Wartawan Mitra Penting MPR