Analisis Agus Widjajanto Soal Situasi Politik Menjelang Pemilu 2024

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi Hukum dan Pemerhati Polsosbud Agus Widjajanto memberikan gambaran atau analisinya seputar hajat demokrasi lima tahunan, yaitu Pemilu, Pilpres, dan Pilkda serentak 2024.
"Pemilu dalam demokrasi merupakan bentuk kedaulatan masyarakat yang mengangkat pejabat terpilih,” ujar Agus dalam keterangan tertulis pada Rabu (11/10/2023).
Lebih lanjut, Agus menyampaikan situasi politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 terus menghangat, utamanya terkait pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Hingga Rabu, 11 Oktober 2023, atau 8 hari menjelang pendaftaran bakal capres-cawapres pada 19-25 Oktober mendatang, ada tiga poros koalisi yang berpotensi besar mengikuti kontestasi pilpres.
Ketiganya adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dari ketiga nama tersebut, hanya Anies Baswedan yang sudah ada pendampingnya yakni Abdul Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sementara Prabowo dan Ganjar belum memutuskan siapa pendampingnya.
Selain Pilpres yang menentukan kepemimpinan nasional lima tahun mendatang, Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebenarnya tidak kalah penting. Sayangnya, di tingkat nasional isu tersebut kurang mendapatkan perhatian.
Publik, terutama di media sosial, lebih asik melihat dan memantau dinamika politik capres dan cawapres.
Praktisi Hukum dan Pemerhati Polsosbud Agus Widjajanto memberikan analisinya seputar Pemilu, Pilpres, dan Pilkada serentak 2024.
- Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Bukti Datang dari Prabowo
- Pernyataan Prabowo Menandakan Jokowi Memang Cawe-Cawe saat Pilpres 2024
- Pidato Prabowo Membuktikan Kebenaran Film Dirty Vote
- Panitia Adhoc MPR dan Aspirasi Suara Masyarakat
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika
- Saatnya Mengembalikan Muruah MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat