Analisis Bang Ray Soal Bergabungnya PAN ke Koalisi Jokowi, Singgung Pilpres 2024

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menganalisis soal bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan agenda politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ray menilai bergabungnya partai pimpinan Zulkifli Hasan ke dalam koalisi pemerintah, tentu bisa memengaruhi agenda di DPR.
Menurut Ray, ini merupakan kebutuhan dukungan politik terhadap Presiden Jokowi untuk perubahan sistem fundamen pascareformasi.
"Salah satunya, saat ini, menggagas amendemen dan revisi UU Otonomi Khusus. Revisi yang disebabkan adanya UU Omnibus Law," kata Ray kepada JPNN.com, Kamis (26/8).
Dia memandang bahwa merapatnya PAN ke koalisi pemerintah bisa disinyalir untuk membangun koalisi politik baru untuk Pilpres 2024, lantaran sempat ada 'retak' di koalisi pemerintah antara Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan dengan PDI Perjuangan.
"Ada kemungkinan 'retak' Jokowi dan LBP dengan PDIP, bisa jadi akan terus berjalan sampai 2024. Artinya, kerja sama sekarang akan berlanjut sampai dukungan capres-cawapres 2024," lanjutnya.
Sisi lain, Ray juga menganalisis bahwa dari tujuh partai koalisi pemerintah yang ada di parlemen, PKB kemungkinan akan berkurang jatah menterinya.
Menurut dia, menteri dari PKB paling memungkinkan untuk di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.
Analisis Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti soal bergabungnya PAN ke partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Ray menyinggung soal agenda politik di Senayan, Pilpres 2024 dan reshuffle kabinet.
- Soedeson Tandra DPR Apresiasi Kapolri Menindak Tegas Kepada Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar
- Komisi III Dukung Sanksi PTDH untuk Oknum Polisi Terlibat Pemerasan di Kepri
- Rapat Bareng Sekjen MA, Legislator Komisi III Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak
- PSI Paling Dekat dengan Jokowi, Wajar Mengadopsi Partai Super Tbk
- PSI Adopsi Ide Partai Super Tbk Jokowi, Ini Kata Pakar soal Dampaknya
- Ketua BAKN DPR Dorong APBN Kita Segera Dirilis