Analisis Ekonomi Wacana Kenaikan Bipih 2023

Kondisi saat ini menujukkan meskipun hasil investasi dana haji bisa mencapai dua digit, ada satu atau dua portofolio yang rugi sehingga pengelola tetap wajib mengganti kerugian itu.

Kedua, perlu adanya regulasi mengenai pencadangan kerugian. Dua hal ini yang setidaknya menjadi beberapa prasyarat yang harus dilakukan agar pengelola dana haji dapat lebih agresif dalam melakukan investasi atas dana haji.

Laporan keuangan dana haji yang telah dilaporkan secara berkala oleh BPKH sebenarnya telah menjawab tudingan masyarakat mengenai kesalahan pengelolaan dana haji ternyata tidak terbukti. Oleh karena itu, perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji perlu segera dilakukan.

Hal lain yang perlu dilakukan ialah sinkronisasi dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki agar pengelolaan dana haji dapat memberikan layanan haji yang lebih optimal.(***)

*Penulis adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Yuk, Simak Juga Video ini!