JPNN.com 
Analisis Kasus Tom Lembong dan Hasto, Eks Wakapolri Sebut KUHAP Sudah Mati
Ia mencontohkan kasus di mana sebuah hotel diundang klarifikasi oleh pihak penegak hukum tanpa alasan yang jelas. Bahkan, dalam beberapa kasus, pihak yang dipanggil diminta sejumlah uang agar bisa kembali.
Ia pun menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berpedoman pada KUHAP, bukan pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum. “Kalau sudah seperti ini, buat apa ada KUHAP? Kalau mau dilanggar terus, ya kembali saja ke HIR (Hukum Acara Pidana lama),” pungkasnya.
Oegroseno berharap reformasi hukum bisa berjalan dengan benar dan tidak hanya menjadi alat untuk kepentingan tertentu. Ia menekankan pentingnya supremasi hukum yang berbasis aturan yang jelas, bukan kepentingan politik atau kekuasaan. (tan/jpnn)
Dalam konteks penegakan hukum yang lebih luas, Oegroseno mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat dalam berbagai kasus.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- KOPRABU Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah SS, Masyarakat Diminta Waspada
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto
