Analisis Masinton PDIP soal Jokowi Tak Libatkan KPK Lagi untuk Teliti Calon Menteri

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Masinton Pasaribu menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya banyak instrumen untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri.
Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan, presiden dengan hak prerogatifnya tak harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meneliti rekam jejak para calon pembantunya di kabinet mendatang.
“Presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking kepada masing-masing calon. Jadi, tidak harus melibatkan KPK atau PPATK karena ini mutlak kewenangan presiden,” ujar Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
Masinton menjelaskan, memang Presiden Jokowi melibatkan KPK saat membentuk Kabinet Kerja pada 2014. “Ya 2014 lalu memang iya, beliau mengajak (melibatkan KPK, red),” kata dia.
Namun, Masinton menduga Jokowi tak melibatkan KPK lagi karena melihat pengalaman saat membentuk Kabinet Kerja lima tahun silam. Mantan aktivis mahasiswa itu menjelaskan, ada delapan nama yang batal menjadi menteri Kabinet Kerja 2014-2019 karena masuk daftar hitam versi KPK.
“Nah, mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu. Jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier,” katanya.(boy/jpnn)
Anggota DPR Masinton Pasaribu menyatakan bahwa Presiden Jokowi punya banyak instrumen untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri tanpa harus melibatkan KPK.
Redaktur & Reporter : Boy
- Hengky Pribadi Mangkir di Sidang Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
- KPK Periksa Edwar Darwis terkait Kasus Korupsi Rujab DPR
- Ahmad Ali Mangkir dari Panggilan KPK terkait Kasus TPPU Rita Widyasari
- Usut Gratifikasi ke Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos Bharata Millenium Pratama hingga BPR Olympindo