JPNN.com 
Analisis Pakar Hukum Pidana terhadap Vonis Ahmad Dhani
”Kalau pengertian yuridiksi hukum itu sudah dihapus golongan Eropa, golongan pribumi dan golongan Timur asing,” ujarnya.
Yang perlu disayangkan adalah soal perintah penahanan dalam sidang tersebut. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi pengadilan. Ahmad Dhani, Ahok dan Buni Yani seharusnya diperlakukan sama.
”Ini mengarah pada sikap diskriminatif, dimana Dhani dan Ahok ditahan. Tapi, Buni Yani tidak,” paparnya.
Dia menegaskan, soal perintah penahanan oleh pengadilan sebenarnya merupakan kesalahan sistemik. Secara logis yuridis, seharusnya ketokan palu hakim pengadilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan menahan.
BACA JUGA: Pakde, Nggak Pengin Berkarir di Musik Aja?
”Sebab, hanya putusan tingkat pertama, yang sangat mungkin terdakwa mengajukan upaya hukum bandingatau kasasi,” jelasnya.
BACA JUGA: Dua Hari di Bui, Begini Kondisi Terkini Ahmad Dhani
Alangkah baiknya bila terdakwa baru ditahan saat putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Fickar menjelaskan, dalam pengadilan tinggi (PT) masih bisa diuji fakta dan kejadian atau judex factie dalam kasus itu.
Menurut Pakar Hukum Pidana Trisakti Abdul Fickar Hadjar ketiga twit dari Ahmad Dhani, apakah memang mengandung unsur SARA?
- 3 Berita Artis Terheboh: Kang Gobang Meninggal, Dhani Sindir Penyanyi Tak Beretika
- Soroti Polemik Agnez Mo dan Ari Bias, Ahmad Dhani Sindir Penyanyi Tak Paham Etika
- 3 Berita Artis Terheboh: Piyu Sindir Agnez Mo, Ahmad Dhani Beri Dukungan
- Polemik Agnez Mo dan Ari Bias, Ahmad Dhani Berkomentar Begini
- Setelah Ahmad Dhani, Kini Maia Estianty Beri Bocoran Rencana Pernikahan Al Ghazali
- Konser Dewa 19 All Star Ditunda, Ahmad Dhani Cs Utamakan Kepentingan Nasional
