Analisis Panggah Susanto Soal Rencana Pemerintah Mengimpor Satu Juta Ton Beras

Terkait sikap Bulog yang menolak rencana impor beras, kata politikus Partai Golkar ini menyarankan perlu melihat dengan mempertimbangkan segala aspek seperti ketersediaan, kebutuhan, kecukupan stok di semua wilayah. Sebab, tidak semua wilayah itu mengalami surplus beras.

Dalam keadaan normal, menurut dia, tidak lebih dari sepuluh wilayah provinsi yang mengalami surplus, selebihnya 24 wilayah devisit. “Itu pentingnya akurasi data  antara kementerian terkait dengan Bulog,” ujar Panggah.

Sebelumnya pada 26 Januari 2021 lalu, renana mengimpor beras telah dibahas pada Rakortas (rapat koordinasi terbatas) yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian bersama beberapa Kementerian terkait termasuk juga dihadiri Dirut Bulog.

Kemudian Rakortas selanjutnya digelar dalam Rangka PPKM pada 19 Februari 2021 menyepakati penugasan impor beras kepada Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Perum Bulog.

Menurut Panggah, Rakortas membahas beberapa ketentuan seperti waktu realisasi impor dan volume besaran impor serta batas masuknya barang impor.

Dia berharap pemerintah sudah mengkaji secara matang upaya menjaga ketahanan pangan lewat impor beras ini.

“Kami terkadang mendengar kata impor beras, semacam momok yang menakutkan. Padahal bila dilihat bahwa sasarannya ketahanan pangan tidak boleh ambil risiko, mutlak stok CBP ini harus terjamin, baik melalui pengadaan dalam negeri maupun impor. Ada pertimbangan penting ketika mengambil langkah impor beras,” ujar Panggah.

Selain itu, dia meminta Pemerintah menjamin pemasukan beras impor tidak akan dilakukan pada masa panen raya dan hanya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan stok beras.