Analisis Waketum Gerindra Andai Jokowi Gagal Atasi Corona

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlambat dalam menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Menurut dia, keterlambatan itu bisa berimplikasi serius.

"Perppu yang terlambat dikeluarkan Presiden Joko Widodo, air sudah seleher baru sadar dampak pandemi COVID-19. Perppu ini lebih kepada kebijakan untuk cetak rupiah kepada Bank Indonesia," kata Arief Poyuono, Rabu (1/4).

Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu mengharapkan perppu itu bisa mencegah Indonesia terpuruk akibat COVID-19. "Jika dilakukan secara tepat dan disiplin serta semua pejabat negara sadar, yaitu tidak mengunakan kesempatan perpuu ini untuk korupsi, mungkin dijamin bisa menyelamatkan krisis perekonomian nasional," jelas Arief.

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu itu menuturkan, bila Perppu 1/2020 tidak manjur dalam mengatasi dampak Covid-19 terhadap stabilitas keuangan dan perekonomian nasional, implikasinya bakal lebih serius. Menurut dia, kegagalan pemerintah menanggulangi pandemi global itu bisa mengakibatkan penutupan usaha, ledakan pengangguran, hingga krisis kepercayaan.

Selain itu, lanjut Arief, hal tersebut juga akan berdampak pada penerimaan negara dan perekonomian keluarga. Angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini pun diprediksi hanya di bawah 3 persen.

Arief mengatakan, kondisi itu bisa berujung krisis politik. Oleh karena itu, katanya, Jokowi perlu berbicara dengan pimpinan pimpinan partai politik untuk satu suara dalam menangani pandemi Covid-19 yang berdampak sistemik terhadap  pertumbuhan ekonomi nasional.

"Semoga Kapten Joko Widodo bisa mengemudikan kapal besar ini tidak karam," harap Arief.(boy/jpnn)