Anang: Pemberian Subsidi Asuransi Pertanian Harus Diperluas

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan pemberian subsidi di bidang pertanian. Pasalnya, sejauh ini hanya padi yang mendapat subsidi asuransi.
“Kegiatan budidaya pertanian itu tidak hanya padi tapi juga banyak variannya seperti jagung, kelapa, kentang, sayur-sayuran dan sebagainya,” kata Senator atau anggota Komite II DPD RI, Anang Prihantoro di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).
Menurut Anang, payung hukum untuk subsidi asuransi pertanian mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 Tahun 2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Permen tersebut mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.
Anggota DPD RI yang dijuluki Senator Caping Gunung ini, mengingatkan pemerintah untuk memperluas pemberian subsidi asuransi pertanian. “Jadi tidak hanya komoditas padi saja yang dijamin, tai juga untuk komoditas lainnya,” kata Anang.
Pada kesempatan itu, Anang juga meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait regulasi dan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perlindungan petani.(fri/jpnn)
Anggota DPD RI Anang Prihantoro mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan pemberian subsidi asuransi di bidang pertanian tidak hanya padi.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
- Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien
- Komite I DPD Apresiasi Langkah Menteri Nusron Wahid Menyelesaikan Kasus Pagar Laut