Anas: Caleg Terpilih Otomatis Jadi DPR
Nomor Urut Kangkangi Suara Rakyat
Kamis, 23 Desember 2010 – 12:15 WIB
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengatakan, penetapan calon legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak perlu dipertahankan pada revisi undang-undang paket politik. Meskipun cara ini tidak mengenakkan bagi para pekerja partai, karena tidak memberikan insentif. Beda halnya dengan penetapan caleg terpilih dengan nomor urut yang mengedepankan otoritas partai dan menguntungkan para pekerja partai. "Ini memang tidak mengenakan para pekerja partai, karena belum tentu mendapatkan insentif politik dengan cara seperti ini. Insentif paling tinggi hanya mendapatkan nomor urut pertama pada pencalonan," katanya.
"Penetapan calon legislatif terpilih perlu dipertahankan. Hemat saya, ini masih lebih baik dibanding penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Partai punya otoritas, tapi rakyat juga punya otoritas," kata Anas ketika menjadi keynote speak pada diskusi akhir tahun bertajuk Rekrutmen Partai Politik, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, di Mario Place, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/21).
Baca Juga:
Menurut mantan Ketua Umum PB HMI itu, penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak memang tidak menguntungkan para pengurus partai. Alasannya, celah ini akan membuka calon legislatif yang bukan pekerja partai terpilih.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengatakan, penetapan calon legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak perlu dipertahankan
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Angin Segar dari Prof Zudan buat Honorer, tetap Jangan Sepelekan Database BKN, Mantap
- Akademisi Kritik Pola Komunikasi Pemerintah Soal Pagar Laut, Muncul Kesan Tidak Tegas
- Waka MPR Dorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Influsif Harus Segera Diwujudkan
- Puluhan Warga Keracunan Makanan di Ponorogo, 1 Orang Meninggal, Polisi Turun Tangan
- Gaungkan Kebijakan Efisiensi Anggaran, Istana Tetap Gelar Retret Kepala Daerah, Ini Alasannya
- Versi Mensesneg, Retret Kepala Daerah Tidak Pakai Dana Pribadi Prabowo