Anas Hanya Bisa Diberhentikan Lewat KLB

Dia tidak menyetujui adanya pelaksana tugas (Plt). Pasalnya hal itu rawan digugat oleh partai lain karena di Undang-undang Pemilu tidak diatur mengenai Plt ketua umum. "Di UU Pemilu hanya ada ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat, M Rahmad. Ia menyatakan selama belum ada KLB, Anas masih sah menjadi ketua umum Partai Demokrat. (gil/jpnn)