Anas: Harga BBM Turun, Kado Termanis di Tahun Baru

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki "peluang emas" memenuhi harapan rakyat mengoreksi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Apalagi jikga merujuk data Bloomberg, harga minyak mentah WTI (acuan Amerika Serikat) pekan lalu anjlok 1,02 persen ke level USD 65,17 per barel untuk kontrak Januari 2015.

Dalam periode kontrak yang sama, minyak mentah Brent (acuan Eropa) turun 1,40 persen pada posisi USD 68,10 per barel. [Baca: Harga BBM Bersubsidi Bakal Turun]

Wacana turunnya harga BBM bersubsidi ini menjadi perhatian Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ia pun berkicau dalam serial tweet lewat @anasurbaningrum beberapa saat lalu.

Analisisnya disampaikan secara tertulis oleh terpidana korupsi Hambalang ini dari balik sel tahanan. Tulisannya kemudian dititipkan ke pengacaranya lalu diunggah ke twitter oleh admin.

Anas mengatakan, sekarang harga minyak internasional terus bergerak turun dan tembus angka US$ 65 per barel, terendah dalam 5 tahun terakhir. Bahkan sempat menyentuh angka US$ 63. Angka yang jauh dari asumsi APBN 2015 sebesar US$ 105. Bukan tidak mungkin harga minyak akan terus turun atau bertahan pada angka yang relatif rendah seperti sekarang.

Anas ingatkan, ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan, harga minyak dunia di kisaran US$ 80, di bawah asumsi APBN. Karena itulah kritik begitu keras dari oposisi sewaktu pemerintah menaikkan harga BBM.

Dan menurut Anas sebaik apapun Pemerintah menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan bahasa pengalihan subsidi, tetap saja tak populer. Popularitas Pemerintah kini turun, kepuasan publik merosot, dan ada hasil survei yang menyebut angkanya di bawah 50 persen. Menurutnya itu rumus umum yang wajar.

"Beruntung kebijakan itu lahir di awal pemerintah bekerja, ketika tabungan politik masih tinggi di masa bulan madu. Tidak ada kemarahan yang meletup secara eksplosif, meski ada korban meninggal ketika demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Media pun memberikan ruang yang cukup besar untuk pemerintah menyosialisasikan argumentasi, pertimbangan dan program-programnya," lanjut dia.