Anas Masih Ditunggu Teken Pakta Integritas

Diantaranya, terkait dengan komitmen untuk mencegah dan menjauhi tindak kejahatan korupsi atau kejahatan berat lainnya. Termasuk, didalamnya juga dimasukkan tentang kesediaan mundur dari jabatan di partai jika berstatus tersangka untuk kejahatan korupsi dan jika berstatus terpidana untuk kejahatan berat lainnya.     

Pertemuan dengan DPD saat itu merupakan lanjutan dari pertemuan Majelis Tinggi sebelumnya pada 8 Februari 2013. Dalam rapat tersebut, Majelis Tinggi yang diketuai SBY akhirnya sepakat mengambil alih segala kewenangan dan tanggungjawab partai. Termasuk, yang selama ini diemban Anas sebagai ketua umum.      

Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana menegaskan bahwa keputusan mengambil kewenangan ketua umum itu adalah final. Artinya, dengan adanya keputusan ini, otomatis Anas tidak berhak lagi melakukan kegiatan apa pun dengan membawa atribut sebagai ketua umum.     

"Ya keputusan itu artinya semua kewenangan partai yang dimiliki ketua umum jadi ke Pak SBY, termasuk yang simbolik dan pelantikan. Jadi Anas memang tidak lagi menjalani tugasnya sebagai ketua umum," ujar Sutan di komplek parlemen Jakarta kemarin.