Anas Merasa Diuntungkan Keterangan Yusril
jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, keterangan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memperjelas posisi anggota DPR yang bisa disebut sebagai penyelenggara negara.
"Ini kan, keterangan (Yusril) jelas siapa yang disebut sebagai penyelenggara negara terkait anggota DPR. Anggota DPR baru bisa disebut penyelenggara negara jika sudah pengambilan sumpah janji atau pelantikan," kata Anas di sela-sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (3/9).
Menurut Anas, seseorang yang belum dilantik menjadi anggota DPR tidak tergolong sebagai penyelenggara negara. Meskipun sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai calon anggota DPR terpilih.
Dalam konteks tersebut, Anas mengatakan dirinya baru menjadi penyelenggara negara sejak 1 Oktober 2009. "Sebelum 1 Oktober 2009, saya bukan anggota DPR, orang bebas," tandas Anas.
Sebelumnya, Yusril mengatakan calon anggota DPR terpilih menjadi anggota DPR apabila sudah dilantik dan diambil sumpah jabatan.
"Dia (calon anggota DPR terpilih) menjadi anggota DPR setelah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan," kata Yusril saat menjadi ahli dalam persidangan terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (3/9).
Yusril menjelaskan, seseorang yang belum disumpah maka dia belum menjadi anggota dewan. Meskipun sudah ada keputusan presiden yang meresmikan orang tersebut sebagai anggota DPR.
Pernyataan ini mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum KPK soal Anas yang diduga menerima gratifikasi sebuah mobil Harrier dengan nomor polisi B 15 AUD. Mobil seharga Rp 670 juta itu diterima Anas pada bulan September 2009. (gil/jpnn)
JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, keterangan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memperjelas posisi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Posisi Honorer Gagal PPPK 2024 Ini Tak Usah Sedih
- Setuju Seluruh Honorer jadi PPPK Penuh Waktu, tetapi Pusing soal Uang
- Otto Hasibuan Ungkap Kondisi 7 Terpidana Kasus Pembunuhan Vina
- Waka MPR: Fokus Program Prioritas Langkah Tepat Capai Target Pembangunan Kebudayaan
- Sudah Ada Solusi Honorer Gagal PPPK 2024, Diterapkan Maret
- 5 Berita Terpopuler: Pengakuan Honorer yang Dirumahkan, Muncul Opsi Bagi yang Kena PHK, Nelangsa