Anas: Pernyataan-pernyataan Pemprov Jatim Seolah Meneror Warga Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Anggota DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri menyoroti kinerja Pemprov Jatim dalam menangani pandemi COVID-19.

Menurutnya, kerja Pemprov Jatim tidak berdasarkan indikator yang terukur.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya itu mengaitkan peristiwa pengalihan mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) pinjaman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Surabaya ke daerah lain yang angka kasus positif COVID-nya di bawah Surabaya.

"Surabaya sebagai ibukota dan kota terbesar adalah episentrum utama di Jawa Timur, baik dari sisi jumlah positif hingga tingkat penularan. Surabaya berada di posisi tertinggi semestinya menjadi prioritas," kata Syaifudin yang juga ketua Fraksi PDIP Surabaya, Sabtu (29/5).

Menurut dia, preseden dipindahnya mobil laboratorium PCR pinjaman BNPB dari Surabaya ke daerah lain menunjukkan Pemprov Jatim tidak mempunyai strategi yang cermat dan terukur.

Hal sama juga dikatakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno.

Ia menjelaskan sudah beberapa kali Pemprov Jatim mengeluarkan pernyataan yang meneror warga seperti halnya Kota Surabaya bisa menjadi Wuhan Baru jika warganya tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Pernyataan-pernyataan Pemprov Jatim yang seolah meneror warga Surabaya tidak diikuti dengan tindakan konkret di lapangan dengan memberi prioritas ke Surabaya. Jadi patut dipertanyakan apa motif para pejabat Pemprov Jatim dengan berbagai pernyataan yang tidak diikuti aksi dan strategi di lapangan," ujar Anas.