Anas Sarankan Jokowi Manfaatkan Interpelasi

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum angkat bicara soal beberapa fraksi di DPR yang menggunakan hak interpelasi terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anas menilai langkah itu merupakan suatu hal yang lumrah.

"Adalah hal yang wajar jika fraksi-fraksi oposisi di DPR berencana mengajukan hak interpelasi atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi," tulis Anas dalam secarik kertas, Jumat (21/11).

Anas menulis pendapatnya tersebut dari dalam Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tulisannya itu dititipkan melalui kuasa hukumnya Handika Honggowongso.

Anas mengimbau pemerintah tidak perlu alergi terhadap rencana interpelasi. Adanya interpelasi, ujar dia, malah bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan penjelasan.

"Kalau ada interpelasi dari DPR, pemerintah berkesempatan untuk memberikan keterangan dan penjelasan yang komprehensif dan tuntas," ucap Anas.

Pria Kelahiran Srengat, Blitar 15 Juli 1969 itu menambahkan dalam sistem demokrasi yang sehat, interpelasi adalah salah satu mekanisme check and balances antara pemerintah dan DPR.

Dalam kesempatan ini, Anas juga menyampaikan pujian kepada Jokowi. Sebab, Jokowi mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM. "Keberanian Presiden Jokowi untuk mengumumkan kenaikan harga BBM secara langsung adalah salah satu alasan bagi pemerintah untuk tidak gentar menghadapi rencana interpelasi dari DPR," tuturnya.

Menurut Anas, keputusan Jokowi mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM lebih ksatria dibanding dengan Presiden Indonesia ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Jelas Jokowi lebih berani dan ksatria daripada SBY," tandasnya. (gil/jpnn)