Anas Tuding Nazaruddin Berhalusinasi
Kamis, 21 Juli 2011 – 07:31 WIB
JAKARTA -- Anas Urbaningrum tidak mau tinggal diam dipojokkan oleh M. Nazaruddin. Kemarin (20/7), bertempat di rumahnya di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur, dia memberikan keterangan pers dan membantah semua tuduhan Nazaruddin kepada dirinya.
Ketua Umum Partai Demokrat itu menduga bahwa tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh Nazaruddin merupakan manuver politik pihak tertentu. Manuver politik tersebut, kata Anas, sengaja dihembuskan untuk merusak nama baik dia. "Ini untuk kepentingan politik dan untuk merusak nama baik saya. Itu yang saya yakin," katanya. Menurutnya, apa yang dilontarkan Nazaruddin bukanlah fakta melainkan halusinasi, cerita-cerita karangan, fitnah yang tidak ada datanya.
Baca Juga:
Karenanya, Anas tidak tidak mau ambil pusing dengan manuver tersebut. Dia bahkan tak mau memikirkan apakah manuver tersebut merupakan serangan dari orang dalam partai Demokrat, atau merupakan serangan dari luar partai.
Menurutnya. Nazaruddin hanyalah seorang kriminal, buronan yang pernyataan-pernyataannya tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Apalagi, Nazaruddin juga tidak berani menghadapi proses hukum. Ditanya apakah dirinya takut menggahadapi manuver tersebut, Anas dengan nada yakin mengaku tidak gentar sedikit pun. "Saya tidak khawatir, saya tidak gentar, saya tidak pernah takut, karena yang bisa membunuh itu Tuhan," tandasnya tegas.
JAKARTA -- Anas Urbaningrum tidak mau tinggal diam dipojokkan oleh M. Nazaruddin. Kemarin (20/7), bertempat di rumahnya di kawasan Duren Sawit Jakarta
BERITA TERKAIT
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik